penggalauan... yg sering galau wajib liat

kata2 ini kreasi pribadi, hasil bacaan dan di ambil dari status BBM serta status FB tmn2 

1. dunia ini panggung sandiwara maka aku akan mencintaimu di belakang panggung agar tak ada sandiwara di antara qt
2. dasar hati mu sungguh sangat dalam, aku kembali ke permukaan karena bekal oksigen yg kubawa tdk mencukupi untuk smpai ke dasar
3. cinta yg telalu lama di pendam biasanya jadi penyesalan
4. jatuh cinta itu musuh akal sehat
5. bagi sebagian org, mencintai seseorang berarti memenjarakan seseorang
6. hampa itu seperti langkah tak berjejak, senja tapi tak jingga, cinta tp tak dianggap
7. org yg di tolak cintanya seperti mw beli barang yg dia impikan, tetapi uangnya tdkcukup
8. mereka yg sedang jatuh cinta, biasanya sering berharap. dam, mereka yg sering berharap, biasanya sering     kecewa
9. jatuh cinta sama kamu itu seperti histeria. dibawa naik pelan2, lalu di jatuhin tiba2
10. naksir diam2 itu komidi putar, seakan berjalan tp sebenarnya tdk kemana-mana
11. seandainya jatuh cinta itu ada tukang parkirnya, bisa diberhentikan sebelum mentok
12. kangen adalah salah satu penyebab susah tidur. begitu pula patah hati
13. jatuh cnta itu berjuta rasanya, ketika di tolak hnya satu yg terasa. sakit bangetttttttt
14. inilah kenapa namanya jatuh cinta; kebanyakan org terbang terlalu tinggi, dan jatuh terlalu keras
15. pacaran yg menyedihkan adalah pacaran yg masing2 pihak sdh lama saling bosan
16. org yg bilang, "kamu terlalu baik buat aku", sesungguhnya berarti " gue malas cari alasan lain agar lo gak sakit hati
17. jatuh cinta bs dgn org yg tepat tp di waktu yg salah
18. mencintai tak harus memiliki, kata org yg tdk prnh dicintai
19. cinta datang dari hati, lalu dari hati ke air mata
20. pacar yg cemburuan, berarti pacar yg gak Pede
21. salah satu penyebab org masih jomblo: cintanya hbs di mantannya

ekologipemerintahan (bagian penting dalam pembuatan kebijakan)

PENGERTIAN EKOLOGI DAN PENERAPANNYA

SECARA ANALOGIS DALAM PEMERINTAHAN

A. PENGERTIAN EKOLOGI DAN LINGKUNGAN

Istilah ekologi berasal dari bahasa yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu:

-          Oikos: berarti rumah atau tempat tinggal. Pengertian ini akan lebih tepat kalau dikatakan sebagai tempat atau lingkungan dimana organisme-organisme itu hidup atau berdiam

-          Logos: berarti ilmu

Istilah tersebut pertama kali digunakan oleh seorang naturalis jerman, Ernest Haeckel pada tahun 1869

Pengertian ekologi sering dikacaukan dengan pengertian lingkungan, secara khusus lingkungan dapat diartikan sebagai biosphere dan bagian-bagiannya, yakni bagian tipis dari permukan bumi, dimana masih terdapat kehidupan, seperti: tanah, pegunungan, sungai, danau, lautan, udara, sejauh masih bisa di tempati organisme.

Beberapa pengertian tentang ekologi:

1.      Edward S. Roger

Ecology is the study of the relationship between organism and their environtment

2.      Fuad Amsyari

Ekologi ialah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara  organisme-organisme tersebut dengan lingkungan-lingkungannya

3.      Prajudi Atmosudirjo

Ekologi adalah tata hubungan total (menyeluruh) dan mutual (timbal balik) antara satu organism dengan organism lainnnya

4.      H. Sitanggang

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari saling hubungan antara lingkungan dengan factor-faktornya, saling hubungan antar factor-faktor lingkungan itu sendiri dan saling hubungan antara unsure suatu factor dengan sesamanya, serta saling hubungan dengan lingkungan

Pengertian Ekologi Pemerintahan

Ekologi pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling pengaruh mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normative secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi/tinggi Negara, maupun antara pemerintah, vertical-horizontal, ndan dengan masyarakatnya

B. PEMIKIRAN TENTANG PEMERINTAHAN

PENERAPAN SECARA ANALOGIS DALAM BIDANG PEMERINTAHAN

Untuk menjelaskan bagaimana pnerapann ekologi secara analogis dalam bidang pemerintahan, akan dikemukakan beberapa istilah yang terkait dengan lingkungan antara lain:

1.      Ekosistem

Ekosistem pada dasarnya adalah dinamika ekologi meliputi gelombang kehidupan, energy, kelahiran, pertumbuhan, kematian, perkembangan, kehancuran, dalam hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam dinamika tersebut ekosistem memiliki empat fungsi yaitu:

-  Pengedar (media) energy utama bagi unsure-unsur abiotik

-  Penghasil energy utama, terutama terhadap tanaman (tumbuhan)

-  Pengguna energy utama, terutama mahluk hidup

-  Penghancur energy utama, seperti jamur, bakteri dll

2.      Suksesi

Suksesi adalah adanya kehidupan setelah adanya kematian suatu spesies

Contoh: bila komunitas tumbuhan terganggu kehidupannya, misalnya karena api, maka tumbuhan tersebut secara lambat laun akan memperbaiki sendiri kerusakan yang terjadi melalui suksesi ekologi

3.      Habitat

Habitat adalah suatu ruang atau wilayah dimana terdapat suatu kehidupan tumbuhan atau binatang, dalam habitat ini terjalin suatu hubungan unsure-unsur lingkungan yang rumit

4.      Perubahan energi

Organisme hidup dapat bergerak dan berjalan, karena adanya peredaran atau perubahan energy dari dan ke lingkungan mereka, energy tersebut dapat dirubah sesuai kepentingannya

5.      Saling hubungan antarorganisme

Beberapa pola hubungan antarorganisme, antara lain:

-     Hubungan yang bersifat netral: pengaruh suatu organisme yang selalu sama dengan   organisme dari spesies lain

-    Hubungan yang bersifat kompetitif: hubungan yang saling memperebutkan untuk keperluan masing-masing organism

-    Hubungan lain yang bersifat mutualisme (yang satu memerlukan yang lain):

+ protocooperation: suatu hubungan dimana organisme yang satu mengambil keuntungan dari yang lain, walaupun hubungan antar organisme tidak secara langsung

+  amensalisme: yang satu memerlukan yang lain, seperti: parasit terhadap inangnya, predation, dimana yang satu memakan yang lain

Uraian unsure-unsur lingkungan di atas tidak bermaksud mendalami ekologi alam secara luas, tetapi agar dapat ditarik pengertian yang sama kedalam pemikiran pemerintahan.

Dengan kata lain ekologi pemerintahan dapat berfikir dari sudut habitat, ekosistem, suksesi, dan berbagai hubungan lain dengan lingkungannya termasuk hubungan-hubungan yang mempengaruhi prilaku pemerintahan.

DIMENSI PEMERINTAHAN

Pemikiran tentang pemerintahan telah ada sebelum yunani kuno. Yang dalam legenda disebut raja atau pemerintah. Raja (pemerintah) yang baik selalu dikaitkan dengan adanya kedamaian dan ketentraman bagi rakyatnya. Raja yang lalim atau jelek selalu dihubungkan dengan perang dan ketakutan, kemiskinan dan kemelaratan yang diderita rakyatnya.

Dimensi pemerintahan dapat dikaji berdasarkan salah satu teori dari aristoteles yaitu organism.

Asumsi teori ini menyatakan bahwa Negara atau pemerintahan itu adalah kodrat atau merupakan satu organism yang mempunyai kehidupan sendiri.

Dalam bukunya “politics” aristoteles menyatakan bahwa Negara adalah suatu masyarakat paguyuban yang paling tinggi diatas masyarakat paguyuban lainnya, Negara bersifat kodrat dan memiliki semua sifat organism yang terdapat pada mahluk hidup.

Paguyuban dapat dibedakan atas 3 tingkatan yaitu:

1.      Keluarga

2.      Lembaga kehidupan masyarakat secara berkelompok

3.      Lembaga kehidupan bernegara

Menurut aristoteles bahwa kehidupan bernegaralah yang membedakan manusia dengan mahluk hidup yang lain, hal ini dapat di jelaskan Sbb:

-          Dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, hidup berkelompok, adanya pimpinan, adanya tatanan juga dapat dijumpai dalam dunia hewan

-          Yang tidak terdapat pada kehidupan hewan adalah tujuan kebahagiaan, kesusilaan, seperti dalam kehidupan manusia bernegara

Kehidupan bernegara sebagai kehidupan organisme dalam upaya mencapai tujuannya mempunyai alat-alat kelengkapan yang biasa disebut kelembagaan, dengan fungsi sendiri-sendiri, mendukung kehidupan bernegara seutuhnya

Dari sudut pandang teori organisme, pemerintah dapat diartikan sebagai kedaulatan Negara yang selalu bergerak dan berproses interaksi melalui suatu aparat atau fungsi. Oleh beberapa aparat atau gerak dan saling hubungan semua fungsi dalam kehidupan keseluruhan pemerintahan.

Gerak dan cara bergerak dalam pemerintahan itu merupakan proses upaya penyesuaian dalam beberapa hal yaitu:

1.      Penyesuaian kedaulatan dengan pencapaian tujuan dalamnkehidupan bernegara

2.      Penyesuaian dengan linkungannya, baik factor lingkungan yang bersifat internal maupun eksternal

Selain penyesuaian, kekuasaan pemerintahan harus berusaha untuk mencari keseimbangan hubungan yang terbaik antara:

1.      Kelompok masyarakat dengan kelompok lain

2.      Kehidupan kelompok dengan perseorangan (individu)

3.      Hubungan antara individu satu dengan yang lain

4.      Hubungan antar warga dan sumber daya dan kekayaan alam yang tersedia

5.      Hubungan warga Negara perseorangan dan secara bersama dengan lingkungan social budaya dan lingkungan alam sekitar

KLASIFIKASI LINGKUNGAN DAN BENTUK-BENTUK EKOSISTEM

A. KLASIFIKASI LINGKUNGAN

Menurut FUAD AMSYARI lingkungan dapat dibedakan dalam tiga kategori:

1.      Lingkungan fisik, yaitu segala sesuatu disekitar kita yang berbentuk “benda mati”

2.      Lingkungan biologis yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia  yang berupa organisme hidup selain manusia itu sendiri

3.      Lingkungan social, yaitu manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya

Manusia atau mahluk hidup pada umumnya dan lingkungan mempunyai ikatan ekologis, yaitu hubungan timbal-balik atau interaksi yang harmonis dan stabil dalam bentuk ikatan sumber energy kehidupan yang dalam batas-batas tertentu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena keduanya merupakan satu kesatuan system yang disebut ekosistem.

B. BENTUK-BENTUK EKOSISTEM

Berkaitan dengan kajian ekologi, terdapat dua bentuk ekosistem yang penting dipahami, yaitu:

1.      Ekosistem alamiah yaitu bentuk daripada proses kehidupan yang terdapat seperti di hutan-hutan belantara atau di lautan-lautan luas, maupun di daerah-daerah kutub, dimana campur tangan manusia belum sampai kesana

2.      Ekosistem buatan yaitu suatu bentuk lingkungan hidup tertentu sebagai hasil kerja manusia terhadap ekosistemnya, sehubungan dengan kemampuannya yang luar biasa untuk mengolah materi-materi yang ada disekitarnya.

Fuad Asyari menegaskan bahwa salah satu study ekologi yang sangat penting dalam rangka mempelajari ekologi pemerintahan adalah ekologi manusia (human ecology)

Ekologi Manusia adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara seksama adanya proses saling pengaruh mempengaruhi antar manusia dan antar manusia dengan lingkungannya.

LINGKUNGAN PEMERINTAHAN

A. LINGKUNGAN FISIK PEMERINTAHAN

Lingkungan fisik ialah lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada disuatu wilayah Negara, termasuk mnusia sebagai salah satu factor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Dalam kaitan ini dipelajari bagaimana manusia di daerah panas dapat menyesuaikan diri dengan kemampuan fisik menahan matahari, sebaliknya bagaimana yang tinggal di daerah kutub menahan dinginnya cuaca. Dengan pengetahuan lingkungan fisik dapat dijelaskan perkembangan dan pengaruh hubungan lingkungan dengan kehidupan manusia, serta sebaliknya pengaruh kehidupan manusia dengan lingkungannya.

Lingkungan fisik pemerintahan dapat digolongkan kedalam 3 kelompok, yaitu: letak geografis, kesuburan dan kekayaan alam, dan penduduk (manusia sebagai lingkungan fisik)

1.      Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan jiwa manusia. Penyesuaian  dengan lingkungan geografis antara lain member pengaruh terhadap:

-       Bentuk tubuh dan sifat-sifat fisik tubuh

-       Cara hidup dan bentuk bermukim serta berkelompok

-       Penyebaran dan penyesuaian budaya serta seni

-       Cara berfikir dan cara mempertahankan diri

Pengaruh lingkungan geografis terhadap kehidupan bernegara di bagi menjadi 7 aspek yaitu:

A.     Letak Negara dalam rotasi bola dunia

Perbedaan letak Negara dalam rotasi bola dunia mengakibatkan adanya perbedaan musim. Negara yang memiliki 4 musim akan berbeda dengan Negara yang memiliki 2 musim dalam cara mengatur kehidupan negaranya.

Contoh: Negara yang produksi bahan makananya di lakukan pada musim panas, harus berfikir tentang persediaan bahan makanan dan bahan pemanas sebelum musim dingin tiba.

B.     Bentuk daratan

Bentuk daratan akan mempengaruhi cara hidup disuatu Negara, Negara dengan daratan yang bersifat benua akan berbeda dengan Negara yang bersifat kepulauan, Negara yang berada di dataran tinggi akan berbeda dengan yang berada di dataran rendah dalam hal pengaturan masalah angkutan dan transportasi, pengembangan konstruksi dll

C.     Bentuk Air

Bentuk permukaan  air akan berpengaruh terhadap cara hidup masyarakat di suatu Negara. Negara yang berada di wilayah tandus akan bebeda dengan Negara yang berada di pulau-pulau yang dikelilingi air, dalam hal mengatur persediaan pangan, kesehatan, keamanan dan ketertiban

D.     Kesuburan tanah dan mineral

Negara dengan lahan subur untuk persawahan akan berbeda pengurusannya dengan Negara yang memiliki lahan hanya untuk perkebunan tanaman keras, perbedaan tersebut berdampak pada cara penataan pemukiman, pengembangan tekhnologi, prasarana dll. Demikian juga halnya dengan perbedaan sumber-sumber mineral yang dimiliki akan berpengaruh terhadap perbedaan jenis industry dan kerajinan

E.      Iklim

Iklim dapat menentukan jenis tanaman dan hewan yang dapat dikembangkan untuk pertanian dan peternakan, perbedaan-perbedaan tersebut dapt mengakibatkan perbedaan sifat dan watak penduduk, cara perekonomian serta sikap dan prilaku pemerintahnya

F.      Bentuk-bentuk fisik perbatasan Negara

Fisik perbatasan Negara  berpengaruh terhadap sikap dan prilaku pemerintahnnya, terutama dengan hubungannya dengan Negara-negara tetangga. Ada 5 bentuk fisik Negara:

-  Perbatasan Negara dalam bentuk gunung

-  Perbatasan Negara dalam bentuk gurun

-  Perbatasan Negara dalam bentuk sungai

-  Perbatasan Negara dalam bentuk lautan

-  Perbatasan Negara dalam bentuk daratan

G.     Besar kecilnya wilayah Negara

Pengaruh positif terhadap besarnya wilayah Negara: Negara besar lebih mudah mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan dari luar, Negara besar lebih berkeinginan berswasembada atas kebutuhannya baik dalam keadaan damai maupun perang, Negara besar dan penduduknya besar, akan lebih mudah menggerakkan penduduknya dalam kegiatan produksi dan perdagangan

Pengaruh negative terhadap besarnya wilayah Negara:lebih mudah mengalami pertentangan internal yang sering  memakan korban jiwa dan materi, lebih mudah tumbuh perpecahan yang bersifat memisah apalagi bila terdapat prbedaaan-perbedaan rasial,bahasa, agama dll, memerlukan kekuasaan yang lebih besar dalam pengaturannya

Pengaruh positif  terhadap kecilnya wilayah Negara: mudah membina kesatuan internal tanpa terlalu banyak mempersoalkan perbedaan agama, ras, bahasa sebagai potensi konflik, dengan wilayah yang kecil biaya yang diperlukan untuk memelihara ketertiban, keamanan, pertahanan relative tidak besar

Pengaruh negative terhadap kecilnya wilayah Negara: kurang kemampuan senriri mengatasi gangguan dari luar, untuk itu dia harus melakukan pendekatan dengan Negara-negara lain, kurang kemamouan menggerakkan produksi dan perdagangan di dalam negeri sendiri, untuk itu dia mengimbanginya dengan perdagangan luar negeri

2.      Sumber daya dan Kekayaan alam

Sejak awal kehidupan manusia selalu berhubungan dengan sumber daya alam. Hubungan ini berjalan secara terus menerus dalam proses yang saling mempengaruhi dengan melakukan berbgai macam penyesuaian yang member manfaat bagi kehidupan manusia.

a.       Sumber  Daya Alam

Sumber daya alam ialah berbagai potensi yang terdapat dalam lingkungan alam yang dapat di ubah untuk menjadi bahan atau energy untuk kepentingan hidup manusia, melalui proses penyesuaian. Lingkungan yang bebeda telah menimbulkan perbedaan cara-cara penyesuaian manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitarnya yang menyebabkan adanya perbedaan kemampuan antara manusia dan antar bangsa

b.      Kekayaan alam

Kekayaan alam pada dasarnya juga merupakan sumber daya alam. Namun secara spesifik kekayaan alam diberi pengertian, yaitu berbagai jenis tumbuhan, hewan dan berbagai material dalam kandungan bumi, baik berupa benda cair maupun benda padat yang dapat memberi manfaat kepada manusia dan bangsa yang memilikinya

3.      Penduduk

a.       Penduduk sebagai lingkungan fisik

Manusia sebagai factor lingkungan fisik harus melakukan proses penyesuaian dengan lingkungan disekitarnya. Manusia sebagai factor biologis berbeda dengan factor biologis lainnya (tumbuhan dan hewan), tumbuhan dan hewan dalam prosesnya lebih bersifat individual sedangkan manusia dalam prosesnya selalu dalamhubungan yang bersifat kelompok

b.      Penduduk sebagai factor ekonomi

Dalam ilmu ekonomi, manusia disebut sebagai salah satu factor produksi (factor tenaga kerja), kemampuan manusia dalam kehidupannya berkelompok sebagai suatu bangsa atau Negara adalah yang menentukan dapat tidaknya bangsa atau Negara itu memenuhi kebutuhannya. Bila penduduk dapat digerakkan sebagai factor ekonomi mengolah sumber-sumber dan kekayaan alam maka kehidupan mereka akan lebih sejahtera.

c.       Jumlah Penduduk dan Daya Dukung Lingkungan

Bila penduduk tidak dapat digerakkan sebagai factor ekonomi, maka penduduk tidak menjadi pendorong bagi keseimbangan melainkan sebaliknya menjadi beban yang akan merusak keseimbangan dengan lingkungan.

Idealnya jumlah penduduk tidak boleh bergerak bebas untuk selalu bertambah, tetapi harus dibatasi oleh keseimbangan daya dukung factor-faktor lingkungan

d.      Pengendalian pertambahan penduduk

Ketidak seimbangan pertumbuhan jumlah penduduk dengan lingkungan akan menimbulkan kemelaratan dan kemiskinan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian tinkat kelahiran disamping upaya pengembangan factor-faktor sumber daya alam  yang tersedia.

Di Indonesia, pengendalian pertumbuhan penduduk mendapat prioritas utama dari pemerintah, misalnya melalui program keluarga berencana. Meskipun, program ini blum juga maksimal dalam pelaksanannya

Jadi pada intinya pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan harus selalu mengenal dan mempertimbangkan ekologi pemerintahan, agar tidak salah dalam mengeluarkan kebijakan yang pada akhirnya tidak sesuai dengan yang di harapkan, pelajaran ini sangat penting karena dengan mempelajari mata kuliah ini, jika kelak kita menjadi orang-orang yang akan mengeluarkan suatu kebijakan maka kita akan mengerti apa saja yang harus dilakukan agar ide-ide yang dikeluarkan bisa tepat dengan keadaan ekologi pemerintahan di mana kita memimpin. Negara butuh pemimpin yang cerdas yang dapat memberi solusi-solusi bagi masalah-masalah yang ada di Negara ini dan dapat memakmurkan masyarakatnya, Negara butuh pemimpin yang bisa memanfaatkan sumber daya- sumber daya yang ada, agar bisa di manfaatkan secara optimal dan manfaat yang besar,    

senjatanya anak pemerintahan (UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2008)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan

daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang

efektif dengan memperhatikan prinsip -demokrasi, persamaan, keadilan,

dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

b. bahwa untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang

memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan

pemilihan kepala pemerintah daerah memberikan kesempatan yang

sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan;

c. bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintah daerah

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan, terutama setelah

putusan Mahkamah Konsiitusi tentang calon perseorangan;

d. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah belum diatur mengenai pengisian kekosongan

jabatan wakil kepala daerah yang raenggantikan kepala daerah yang

meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa

jabatannya;

e. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah belum diatur mengenai pengisian kekosongan

jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia, berhenti, atau tidak

dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terusmenerus;

f. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan

kepala daerah dan wakil kepala daerah, perlu adanya pcngaturan untuk

mengintegrasikan jadv/al penyelenggaraan pemilihan kepala daerah

sehingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Femerintahan

Daerah perlu diubah;

g. bahwa berdasarkan pertinibangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-

Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG

NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 26 ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat

(6), dan ayat (7), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 26

(1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:

a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan

daerah;

b, membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan

instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau

temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan

pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan

pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan

hidup;

c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan

kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;

d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di

wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala

daerah kabupaten/kota;

e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah

dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. daerah;

f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang

diberikan oleh kepala daerah; dan

g, melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala

daerah berhalangan,

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

(3) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa

jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti,

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6

(enamj bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya

(4) Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari partai politik atau gabungan

partai politik dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas

bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua orang calon wakii

kepala daerah berdasarkan usui partai politik atau gabungan partai

politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala

daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna

DPRD

(5) Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari calon perseorangan dan

masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih

kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah

untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD

(6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang

berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena

meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam

masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan

belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang

calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau

gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh

Rapat Paripurna DPRD.

(7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang

berasal dari calon perseorangan karena meninggal dunia, berhenti,

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6

(enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan

masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas bulan atau lebih,

kepala daerah mengajukan 2 (dua orang calon wakil kepala daerah

untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.

2. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf i dihapus dan penjelasan huruf e

diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 42

berburiyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk

mendapatkan persetujuan bersama;

b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD

bersama dengan kepala daerah;

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan

peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah,

APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan

program pembangunan daerah, dan keija sama internasional di

daerah;

d. mengusulkan pengangkatan dan pei-iberhentian kepala

daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri

Dalam Negen bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam

Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;

e. memilih wakil kepala daerah Jam hal terjadi kekosongan jabatan

wakil kepala daerah;

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah

daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama

internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah

dalam penyelenggaraan pemerintahan;

i. dihapus;

j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU provinsi dan/

atau KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan

kepala daerah;

k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama

antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani

masyarakat dan daerah.

(2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 56 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 56

(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan

calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,

(2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh

partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang

didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan

sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini.

4. Ketentuan Pasal 58 huruf d dan huruf f diubah, huruf 1 dihapus serta

ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf q, sehingga Pasal 58 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 58

Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara

Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi

Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan

Republik Indonesia serta Pemerintah;

c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/

atau sederajat;

d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon

gubernur/wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua

puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil

walikota;

e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan

menyeluruh dari tim dokter;

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun

atau lebih;

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;

i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk

diumumkan;

j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang

merugikan keuangan negara;

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

l. dihapus;

m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum

mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;

n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain

riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau

istri;

o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala

daerah selarna 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

p. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah; dan

q. mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau

wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.

5. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3)

disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d),

dan ayat (2e), ayat (3) dihapus, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan

1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), dan di antara ayat (5) dan ayat (6)

disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), sehingga Pasal 59

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

(1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah;

a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan

partai politik.

b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah

orang,

(2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila

memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima

belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen)

dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota

DPRD di daerah yang bersangkutan.

(2a) Pasangan calon perseorangan sebag tirnana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dapat mendalwrkan diri sebagai pasangan calon gubernur/

wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000,000 (dua

juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma

lima persen);

b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta)

sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung

sekurang-kurangnya 5% (lima persen);

c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta)

sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung

sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan

d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua

belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga

persen).

(2b) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil

bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat

dukungan dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000

(dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurangkurangnya

6,5% (enam koma lima persen);

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua

ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu)

jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500,000 (lima

ratus ribu) sampai. dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus

didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000

(satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga

persen).

(2c) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2a)

tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota

di provinsi dimaksud.

(2d) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2b)

tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecpmatan di

kabupaten/kota dimaksud.

(2e) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b)

dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi

Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dihapus.

(4) Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau

gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan

masyarakat,

(4a) Dalam proses penetapan pasangan calon perseorangan, KPU

provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota memperhatikan pendapat dan

tanggapan masyarakat.

(5) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan

calon partai politik, wajib menyerahkan:

a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik

atau pimpinan partai politik yang bergabung;

b. kesepakatan tertulis antarpartai politik yang bergabung untuk

mencalonkan pasangan calon;

c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan

yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik

atau para pimpinan partai politik yang bergabung;

d. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon

kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan;

e. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan

calon;

f. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan

apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon

yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional

Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

h. surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD

tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi

wilayah kerjanya;

i. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD,

dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah

dan wakil kepala daerah;

j. kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan

k. visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.

(5a) Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan:

a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon

perseorangan;

b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang

dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat

keterangan tanda penduduk;

c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan

calon;

d. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan

apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon

yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional

Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

f. surat pernyataan nonaktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD

tempat yang bersangkutan menjadi calon kepala daerah dan wakil

kepala daerah di daerah wilayah kerjanya;

g. surat pembericahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD,

dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah

dan wakil kepala daerah;

h. kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan

i. visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.

(5b) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) huruf b hanya

diberikan kepada satu pasangan calon perseorangan.

(6) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan

pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik

atau gabungan partai politik lainnya.

(7) Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman

pendaftaran pasangan calon.

6. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal

59A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

1) Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon

perseorangan untuk pemilihan gubernur/wakil

gubernur dilakukan oleh KPU provinsi yang dibantu

oleh KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS.

2) Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon

perseorangan untuk pemilihan bupati/wakil bupati

dan walikota/wakil walikota dilakukan oleh KPU

kabupaten/kota yang dibantu oleh PPK dan PPS.

3) Bakal pasangan calon perseorangan untuk

pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil

walikota menyerahkan daftar dukungan kepada

PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21

(dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran

pasangan calon dimulai.

4) Bakal pasangan calon perseorangan untuk

pemilihan gubernur/wakil gubernur menyerahkan

daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan

verifikasi paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari

sebelum waktu pendaftaran pasangan calon

dimulai.

5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat

belas) hari sejak dokumen dukungan bakal

pasangan calon perseorangan diserahkan.

6) Hasil verifikasi dukungan calon perseorangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan

dalam berita acara, yang selanjutnya diteruskan

kepada PPK dan salinan hasil verifikasi

disampaikan kepada bakal pasangan calon.

7) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah

dukungan bakal pasangan calon untuk

menghindari adanya seseorang yang memberikan

dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan

calon dan adanya informasi manipulasi dukungan

yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.

8) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon

perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(7) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya

diteruskan kepada KPU kabupaten/kota dan

salinan hasil verifikasi clan rekapitulasi

disampaikan kepada bakal pasangan calon.

9) Dalam pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/

wakil walikota, salinan hasil verifikasi dan

rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

dipergunakan oleh bakal pasangan calon dari

perseorangan sebagai bukti pemenuhan

persyaratan dukungan pencalonan.

10) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi dan

rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon

untuk menghindari adariya seseorang yang

memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal

pasangan calon dan adanya informasi manipulasi

dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh)

hari.

11) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon

perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(10) dituangkan dalam berita acara yang

selanjutnya diteruskan kepada KPU provinsi dan

salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan

kepada bakal pasangan calon untuk dipergunakan

sebagai bukti pemenuhan persyaratan jumlah

dukungan untuk pencalonan pernilihan

gubernur/wakil gubernur.

7. Ketentuan Pasal 60 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diubah, dan di antara

ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b)

dan ayat (3c), serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga

Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1)

diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi

kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan

dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon.

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan

secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan

partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon

perseorangan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak

tanggal penutupan pendaftaran,

3) Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik

belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59 ayat (5),

partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon

diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat

pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan

calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil

penelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/

kota.

(3a) Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

58 dan Pasal 59 ayat (5a) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f,

huruf g, huruf h, dan huruf i, calon perseorangan diberi kesempatan

untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta

persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat

pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi

dan/atau KPU kabupaten/kota.

(3b) Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

59 ayat (5a) huruf a, calon perseorangan diberi kesempatan untuk

melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta

persyaratan pasangan calon paling lama 14 (empat belas) hari sejak

saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi

dan/atau KPU kabupaten/kota.

(3c) Apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU provinsi dan/atau KPU

kabupaten/kota karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 atau Pasal 59 ayat (5a), pasangan calon

tidak dapat mencalonkan kembali.

(4) KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota melakukan penelitian

ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b)

sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14

(empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan

partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan.

(5) Apabila hasil penelitian berkas calon sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU provinsi

dan/atau KPU kabupaten/kota, partai politik, gabungan partai politik,

atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan calon,

6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan

administrasi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan peraturan KPU.

8. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2)

disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (la), ayat (Ib), dan ayat (Ic), serta

ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 62 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 62

(1) Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya

dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon atau salah

seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung

sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi dan/atau

KPU kabupaten/kota,

(1a) Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya

dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai

pasangan calon oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota,

(1b) Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya yang

mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dikenai

sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/

gabungan partai politik sebagai calon kepala daerah/wakil kepala

daerah untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

(1c) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di

antaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1a)

setelah ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon sehingga

tinggal 1 (satu) pasang calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi

sebagaimana diatur pada ayat (1b) dan denda sebesar

Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(2) Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan

partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon

pengganti.

(3) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di

antaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1a),

pasangan calon perseorangan dimaksud dinyatakan gugur dan tidak

dapat diganti pasangan calon perseorangan lain.

9. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan di antara ayat (1)

dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (la) dan ayat (Ib), serta

ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7),

sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia

sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye,

partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya

meninggal dunia clapat mengusulkan pasangan calon pengganti

paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia,

(1a) KPU provinsi dan/atau KPU kabupateri/kota melakukan penelitian

persyaratan administrasi pasangan calon pengganti sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan menetapkannya paling lama 4 (empat)

hari terhitung sejak tanggal pendaftaran,

(1b) Dalam hal salah seorang dari atau pasangan calon meninggal dunia

sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye

sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU

provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota membuka kembali pendaftaran

pengajuan pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari,

(2) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia

pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan

masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan

pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat

diganti serta dinyatakan gugur,

3) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau

gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya

kampanye sampai hari pemungutan suara, calon kurang dari 2 (dua)

pasangan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.

4) Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya

meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan

pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan

calon meninggal dunia.

5) KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota melakukan penelitian

persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menetapkannya paling

lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan

calon pengganti.

6) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan

berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan

hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari

2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan

wakil kepala daerah ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.

7) KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota membuka kembali

pendaftaran pengajuan pasangan calon perseorangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

10. Ketentuan Pasal 64 ayat (2) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni

ayat (3), sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 64

(1) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon berhalangan tetap

setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari

pemungutan suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan pemilihan

kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lama 30 (tiga

puluh) hari.

2) Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya

berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling

lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KPU provinsi dan/atau

KPU kabupaten/kota melakukan penelitian persyaratan administrasi

dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat)

hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.

3) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan

berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran

kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua)

pasangan, KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota menetapkan

pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran

pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

11. Ketentuan Pasal 75 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 75

(1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama

14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelura hari

pemungutan suara.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan

oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersamasama

partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan

atau oleh pasangan calon perseorangan,

(4) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan ke

KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota bersamaan dengan

pendaftaran pasangan calon.

(5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau

oleh tim kampanye,

6) Penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon, yang

pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.

7) Tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang di provinsi,

kabupaten/kota bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur

dan kabupaten/kota dan kecamatan bagi pasangan calon bupati/wakil

bupati dan walikota/wakil walikota.

8) Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri

kampanye.

9) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU provinsi

dan/atau KPU kabupaten/kota dengan memperhatikan usul dari

pasangan calon.

12. Ketentuan Pasal 107 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 107

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

(1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang

memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara

sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah

suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar

dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

(3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu

pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan

pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan

suara yang lebih luas,

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari

jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh

pemenang pertama dan pemenang kedua.

(5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut

berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.

6) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat

pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara

yang lebih luas.

7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya

dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

8) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang

memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dirtyatakan

sebagai pasangan calon terpilih.

13. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 108 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni

ayat (5a), sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

(1) Dalam hai calon wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon

kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah.

(2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan

dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih,

(3) Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon wakil

kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah.

(4) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan

dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih.

(5) Dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik,

gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara

terbanyak pertama dan kedua mengusulkan pasangan calon kepada

DPRD untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah

selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

(5a) Dalam hal pasangan calon terpilih dari calon perseorangan

berhalangan tetap, pasangan calon yang meraih suara terbanyak

kedua dan ketiga diusulkan KPU provinsi dan/atau KPU

kabupaten/kota kepada DPRD untuk dipilih menjadi kepala daerah

dan wakil kepala daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari,

(6) Untuk memilih wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (4), pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya dalam

waktu 60 (enam puluh) hari.

14. Ketentuan Pasal 115 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (7), ayat (8), dan

ayat (9), sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

(1)Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang

tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal

yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua

belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta

rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain

kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya

tersebut mengadukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat

12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan

denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan

paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut

suatu aturan dalarn Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan

suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang

lain sebagai seolah-oHh surat sah atau tidak dipalsukan, diancam

dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan

paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak

Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu

surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau

dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain

menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara

paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh

puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga

puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh

puluh dua juta rupiah).

5) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman

kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalanghalangi

seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan

kepala daerah menurut Undang-Undang ini, diancam dengan pidana

penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga

puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua

belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh

enam juta rupiah).

6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang

tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat

yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk

menjadi pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, diancam

dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan

paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak

Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

7) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang

tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung

bekal pasangan calon perseorangen kepala daerah dan wakil kepala

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diancam dengan

pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36

(tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00

(dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga

puluh enam juta rupiah).

8) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU kabupaten/kota, dan

anggota KPU provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar

dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat

36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan

dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta

rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta

rupiah).

9) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU kabupaten/kota, dan

anggota KPU provinsi yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi

dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling

singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh

dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh

enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh

dua juta rupiah).

15. Ketentuan Pasal 233 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah, dan ditambah 1

(satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 233 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 233

(1) Dihapus.

(2) Pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala

daerah yang masa jabatannya berakhir pada bulan November 2008

sampai dengan bulan Juli 2009 diselenggarakan berdasarkan

Undang-Undang ini paling lama pada bulan Oktober 2008.

(3) Dalam hal terjadi pemilihan kepala daerah putaran kedua,

pemungutan suara diselenggarakan paling lama pada bulan

Desember 2008.