MULTIKULTURALISME DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN POLTIK LOKAL INDONESIA

Kajian Teoritik mengenai Etnisitas , Multiculturalisme, dan Bhinneka Tunngal Ika

•      Etnisitas adalah sebuah konsep kultural yang berpusat pada pembagian norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, simbol dan praktik-praktik kultural. Konsep etnisitas bersifat relasional yang berkaitan dengan identifikasi diri dan asal-usul sosial

•      Multikulturalisme adalah sebuah pandangan dan sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Konsep multikulturalisme tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara sukubangsa atau kebudayaan sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan.

•      Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah semboyan yang mengajak beragam perbedaan untuk tetap, bersatu dalam tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bhinneka Tunggal Ika memang harus dimaknai secara positif.

Landasan yang mengatur multikulturalisme

•      Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi “Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah”.

•      Pasal 18 B ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

•      Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Multikulturalisme dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Poltik Lokal Indonesia

•      Indonesia adalah bangsa multikultur dan Multikulturalisme dipandang sebagai landasan budaya (cultural basis) bagi kewargaan, kewarganegaraan, dan pendidikan.

•      Masyarakat multikultural indonesia adalah sebuah masyarakat yang berdasarkan pada ideologi multikulturalisme atau bhinneka tunggal ika yang multikultural, yang melandasi corak struktur masyarakat indonesia pada tingkat nasional dan lokal.

•      Pemerintahan berdasar politik multikulturalisme haruslah memberikan ruang bagi semua identitas partikular yang muncul dan berkembang di dalam masyarakat .

Keberadaan parlemen dan kabinet multikulturalisme memungkinkan setiap kelompok identitas partikular yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia mendapatkan pengakuan yang selayaknya

•      Saat ini parlemen terdiri dari perwakilan propinsi yang  memenangkan pemilu legislatif dan Kabinet eksekutif pemerintahan pun merupakan hasil kompromi politik dari partai-partai politik besar.

•      Semangat Otonomi Daerah yang diterapkan di Indonesia saat ini ialah politik desentralisasi atau upaya mendistribusikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah, menjamin hak asasi manusia, keadilan gender, dan demokratisasi

keuntungan dari Multikulturalisme dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Poltik Lokal Indonesia

Pada level praktis keberadaan parlemen dan kabinet multikulturalisme bisa memberi warna positif bagi kompromi politik yang terjadi di pemerintahan, terutama eksekutif dan legislatif.

lembaga-lembaga, struktur-struktur, dan bahkan pola tingkah laku (patterns of behavior) memiliki fokus tertentu terhadap kolaborasi, kerjasama, mediasi dan negosiasi untuk menyelesaikan berbagai perbedaan.

Kelemahan Multikulturalisme dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Poltik Lokal Indonesia

Dinamika politik lokal di Indonesia tentunya akan menjadi salah satu penyebab utama proses disintegrasi bangsa ini, karena daerah di Indonesia akan menjadi terkotak-kotak atau terbagi-bagi dalam kelas-kelas menurut pembagian asal daerah, dan lain sebagainya

Upaya mewujudkan Multikulturalisme dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Poltik Lokal Indonesia

•      Membangun kehidupan multicultural yang sehat, dengan meningkatkan toleransi dan apresiasi antar budaya serta menigkatkan pemahaman.

•      Peningkatan peran media komunikasi sebagai media sensor dan korektor terhadap penyimpanan norma social yang dominant.

•       Penerapan strategi pendidikan yang berbasis budaya.

•       Pengelolaan sumber daya alam dengan penerapan manajemen etika oleh berbagai organisasi, lembaga, atau pranata yang ada dalam masyarakat.