teori ekonomi politik

A.            MARXISME

Marxisme: suatu gagasan ekonomi politik yg didasarkan pada pemikiran Karl-Marx.

Marxisme = Sosialisme

Sosialisme sudah menjadi pemikiran yang berpengaruh sebelum Marx lahir, sebagaimana terdapat dalam karya2: Plato, Thomas More, Robert Owen, Charles Fourier, dan Louis Blanc.

Basis Marx, Dialektika Materialisme

Diinspirasi oleh Hegel yang dikritik Marx melihat sejarah sebagai produk pengaruh ide2, tapi bagi Marx yang menentukan kekuatan2 materialis atau institusi2 dalam masyarakat

Ide pokok: faktor ekonomi (materi) sebagai “infrastruktur” merupakan faktor determinsitik yg menentukan suprastruktur (ideologi, politik / negara, moral/agama dan budaya)

Marx melihat masyarakat dibentuk oleh sejarah pertentangan kelas (dialektika materialisme)

Sejarah berkembang 5 tahap:

1.            Tahap primitif komunal

2.            Tahap masyarakat perbudakan (slavery)

3.            Tahap masyarakat feodalisme

4.            Tahap Kapitalisme

5.            Tahap Sosialis

Sistem ekonomi politik sosialis:

-Pemilikan alat2 produksi didasarkan atas hak milik sosial. Hubungan produksi merupakan hubungan kerjasama di antara pekerja yang bebas dari unsur2 eksploitasi. Dalam tahap ini, tidak ada lagi kelas yang bertentangan, terjadi negasi (dialektika berakhir). Untuk mencapai tujuan tersebut, ada transisi yang disebut sebagai sistem komunisme.

-Dunia sosial secara keseluruhan termasuk ekonomi dan politik didasari pada struktur dominasi dalam hubungan antara pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai

-Pemegang kekuasaan yang sebenarnya adalah pemilik modal atau dunia materi

-Negara hanya alat untuk melegitimasi kontrol dan melayani kepentingan para pemilik modal.

-Sistem kapitalisme menciptakan struktur kelas

-Terbentuknya kelas didasari oleh kesadaran bersama oleh individu2 tentang kondisi dan tujuan bersama yg ingin dicapai

-Kelas yang sadar akan dirinya akan melakukan tindakan ekonomi politik

-Sistem kapitalisme menghasilkan struktur kelas: pemilik modal dan pekerja yang kemudian terlibat konflik ketika kaum pekerja menyadari kepentingan dan tujuannya

-Marxisme lahir sebagai reaksi terhadap sistem ekonomi Kapitalisme

-Anggapan Marx:     

Kapitalisme tidak bermoral krn tdk peduli pada kesenjangan sosial

Kapitalisme memiliki keburukan secara sosial, krn menjadi sumber konflik antar-kelas, antara majikan (pemilik modal dan alat2 produksi) dan pekerja (buruh), borjuis dan proletar

Dari segi ekonomi, kapitalisme alat bagi kaum kapitalis untuk mengekploitasi dan menindas buruh

-Anggapan Marx:Sistem kapitalisme akan jatuh karena membusuk dari dalam dirinya, lalu digantikan dengan sosialisme

-Marx mengeritik sistem ekonomi pasar yang menganggap pasar akan equilibrium, karena dalam kenyataannya pasar hanya menguntungkan pemilik modal dan sebaliknya merugikan pekerja

-Dalam kontek ekonomi politik, para pemilik modal dengan penguasaannya atas faktor2 ekonomi memegang kekuasaan (power) sekaligus yang kemudian digunakan sebagai alat menindas kaum buruh. Sistem ekonomi pasar krn itu bukan equilibrium, tapi disequilibrium

-Sistem ekonomi pasar tidak adil, tidak memaksimumkan kesejahteraan individu2 tapi memfasilitasi ketamakan kaum kapitalis mengangkangi surplus value dan memupuk kekayaan.

-Nilai surplus adalah kelebihan nilai produktivitas marjinal buruh/pekerja atas tingkat upah yang dibayarkan pemilik modal. Nilai yang diterima para buruh sekadar untuk bertahan hidup

-Makin kecil upah yang diberikan ke buruh, makin besar penghisapan yang dilakukan majikan atas buruh, artinya makin besar surplus yang diterima pemilik modal (mirip perampokan)

Ada dua pendekatan utama untuk memahami konteks ekonomi politik Marxisme sbb:

•         Pendekatan politik Kelas : revolusioner dan kompromi kelas

•         Pendekatan Teori negara marxis

Dasar kedua pendekatan di atas:

Ø  Dalam interpretasi Marxian, kondisi-kondisi materil serta hubungan-hubungan sosial yang muncul dari kondisi-kondisi yang ada merupakan dasar perkembangan intelektual atau kekuatan yang mendorong perubahan sejarah, bukan munculnya ide atau pertumbuhan akal budi. Yang menggerakan  realitas atau perubahan adalah kekuatan materal: (kelas), dengan itu struktur politik (negara) terbentuk

1.Pendekatan politik Kelas

Pendekatan ini ada dua varian:

Pendekatan Revolusioner dan kompromi kelas

Pendekatan Revolusioner

Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk merubah struktur ekonomi tapi sekaligus struktr politik

Anggapan: buruh akan bersatu untuk menghancurkan sistm kapitalisme. Hal itu  terjadi karena buruh sadar akan kepentingan bersama sbg kelompok tertindas, kemudian mereka bersatu meciptakan gerakan revolusi untuk mekanisme sistem produksi kapitalisme

Dari pendekatan ini, tampak jelas pemikiran / teori politik Marx yg berbicara tentang organisasi2/gerakan politik yang dilakukan oleh para pekerja/buruh untuk menciptakan perombakan struktur negara dan ekonomi

Pendekatan Kompromi Kelas

Berbeda pendekatan revolusioner, pendekatan kompromi kelas berkembang belakangan dikembangkan oleh kalangan Marxian.

Bagi pendekatan ini, revolusi dan kekerasan bukan jalan satu2nya yang dapat ditempuh untuk menuju cita2 sosialisme, tapi bisa melalui kompromi atau politik kesepakatan kelas

Anggapan: mendorong partisipasi buruh / pekeja untuk memperjuangkan kepentingan melalui kelompok kepentingan, partai politik, dan proses pemilu (legislatif dan presiden)

Bagi pengikut pendekatan ini (sosial demokrat), kaum pekerja dapat memperjuangkan kepentingan melalui kekuasaan dan pengambil-alihan kekuasaan secara damai, dengan menguasai negara dengan menentukan kebijakannya yang memilik mereka.

2.Pendekatan Teori Negara Marxian

Bagi Marxisme, negara adalah suprastruktur, alat bagi kekuatan ekonomi (infrastruktur) yang dominan (pemilik modal).

Negara adalah organ dominasi kelas dan opresi kelas satu terhadap yang lainnya.

Negara harus direbut kaum/kelas pekerja dari kekuasaan kelas borjuis

Negara suatu saat akan hilang, hanya bersifat sementara untuk memfasilitasi transisi menuju masyarakat sosialis / komunisme.

Negara dalam masa transisi itu dipimpin oleh diktator proletariat yang dipilih dari organisasi partai (elit partai) yang akan membawa perubahan sistem menuju sosialisme

B.   NEO KLASIK

Perspektif Ekopol Neo-Klasik lahir sbg reaksi thdp Perspektif Klasik dan Marxisme

Perbedaan Asumsi Dasar:

Perspektif Klasik: Perekonomian sebaiknya diserahkan pada pelaku ekonomi, negara tdk boleh campur tangan

Perspektif Marxis: Perekonomian tdk bs diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar, tapi harus direncanakan, diatur, dan dikontrol negara

Perspektif Neo-Klasik:

Tidak setuju thdp kaum klasik, karena kenyataannya ekonomi tdk berkembang mulus sesuai aturan alami dan tdk selalu seimbang; jg tdk setuju Marxisme, kalau ekonomi diatur segalanya oleh pemerintah.

Bagi kaum Neo-Klasik, untuk mengatasi kelemahan pasar yg tdk sempurna tetap dibuthkan campur tangan pemerintah (negara), namun campur tangan itu diperlukan untuk memperbaiki distorsi yg terjadi di pasar, bukan menggantikn fungsi mekanisme pasar itu sendiri

Munculnya Aliran Neo Klasik

Aliran Neo-Klasik dibedakan atas dua generasi:

Generasi pertama, memperbaiki teori2 ekonomi klasik namun umumnya masih percaya di pasar berlaku prinsip persaingan sempurna dan pasti selau dlm keseimbangan

Generasi Kedua, umumnya menolak prinsip persaingan sempurna sesuai pemikiran Adam Smith, karena dalam kenyataanya banyak faktor yang menyebabkan pasar tdk beroperasi sempurna

Neo-Klasik Generasi Pertama

Diberdakan dua kelompol:

Ø  The Classical Liberal Perspektive (Austria) mengoreksi perspektif yang menghubungkan ekonomi dan politik, menurutnya, ekonomi harus dipisahkan dr faktor2 non-ekonomi apapun. Ekonomi harus dikembangkan sepenuhnya atas pendekatan “ilmu murni/positif” dan mikro, bukan normatif seperti perspektif Klasik, tapi dengan metode pendekatan yang terukur (matematika).

Ø  The Modern Liberal Perspektif (Cambridge), tetap melihat adanya hubungan ekonomi dan politik, seperti perspektif Klasik. Namun menolak asumsi bahwa pasar berlangsung dalam persaingan sempurna karena kenyataannya di pasar ada kompetisi yang mnunjukkan tidak berlakunya keseimbangan, bahkan juga mungkin menjurus pada adanya monopoli jika ada satu perusahaan dengan kapasitasnya yang tinggi menguasai keuntungan sendiri.

Bagi Aliran Neo-Klasik:

Pasar tdk berperilaku sesuai prinsip persaingan sempurna. Karena itu, dibutuhkan tindakan politik dimana pemerintah perlu ikut campur mengoreksi “ketidaksempurnaan” pasar.

Campur tangan pemerintah bertujuan memperbaiki defisiensi pasar, misalnya dengan mengambilalih pengelolaan barang publik yang diabaikan perusahaan untuk diatur oleh negara, memberikan subsidi, penetapan pajak yg sesuai, dan mengontrol perusahaan agar tidak menggunakan segala cara untuk menggapai keuntungan

Kritik: Meski mengoreksi pasar, aliran Neo-Klasik tdk sampai bertujuan untuk secara tegas menempatkan peran pemerintah sebagai faktor penting dalam upayamengembangkan redistribusi yang adil, mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial, perbaikan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Yang dikoreksi bukanlah orientasi pelaku pasar, tapi efek yang timbul dari “ketidakseimbangan” pasar.

Perspektif Neo-Klasik, serupa perspektif Klasik, tetap menerima dan mengembangkan asumsi bahwa  pelaku ekonomi akan selalu berorientasi laba maksimum

Keynesian sbg aliran Neo-Klasik

John Meynard Keynes, muncul sebagai pengeritik terhadap aliran Klasik maupun Neo-Klasik yang mempercayai anggapan tentang self regulation pasar,  dan juga mengrtik anggapan Neo-Klasik bahwa terjadinya kegagalan pasar bersumber dari faktor eksternal  (bukan pelaku pasar)

Pemikiran Keynes, respons atas terjadinya krisis ekonomi / depresi tahun 1930-an di AS. Keynes mengeritik konsep pasar persaingan sempurna, namun lebih jauh dalam melihat campur tangan pemerintah dalam memperbaiki kondisi kegagalan pasar saja, tidak terbatas hanya mengatasi faktor eksternalitas (efek pasar) dan mengelola barang publik saja.

Pemerintah, menurut Keynes, harus memperhatikan kelompok2 masyarakat yang menjadi korban pasar yang tidak adil (masyarakat miskin papa dan tidak terjangkau pendidikan), penting pemerataan.

Dampak pemikiran Keynes, pemerintah di seluruh dunia aktif membuat berbagai regulasi untuk menontrol pasar: UU Antimonopoli, UU Ketenagakerjaaan, UU Perburuhan, UU Perlindungan Konsumen, UU Lingkungan Hidup, UU HAM, dsbnya.

Pengaruh pemikiran Keynes, di negara-negara berkembang, peran negara dilihat sebagai agen pembangunan

Dua kategori pendekatan analisis Ekonomi Politik Neo-Klasik:

1. Society Centred Approach, dan
2. State Centred Approach

1.Gagasan pendekatan  Society Centred Approach:

Analisa ekonomi politik yang menekankan pada pentingnya melihat peranan aktor individu sebagai pelaku/agen utama.

 Individu diasumsikan sebagai makhluk rasional yang memiliki kepentingan untuk memaksimumkan sumberdaya dan menghimpun keuntungan.

Untuk itu, individu (baik secara sendiri maupun bersama/berkelompok), sulit untuk dibatasi bisa memperalat pemerintah untuk meningkatkan dan melindungi kepentingannya. Politik (negara/pemerintah) dilihat sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi

Pendekatan Society Centred Approach:

Pendektan ini melihat kegagalan perspektif klasik dalam memahami tidak hanya perilaku pelaku pasar (pengusaha), namun juga perilaku aparat pemerintah (penguasa)

Perspektif klasik menganggap bahwa penyelenggara negara mempunyai tujuan yang sama: mewujudkan apa yang disebut Smith “the wealth of nation” (kesejahteraan negara). Untuk pengusaha, bahkan dianggap keuntungan pribadi yang mereka peroleh akan mendorong terciptanya kesejahteraan negara

Dalam kenyataannya, tujuan yang digariskan Smith itu, ditinggalkan aktor negara dan pengusaha. Penguasa dan pengusaha malah saling bekerjasama dalam menciptakan pemerasan dan ketidakadilan. Pengusaha menjadi pemburu rente, yaitu mengejar kepentingan pribadi dan mengharapkan imbalan atas kebijakannya, sementara pengusaha di sisi lain, dengan berbagai cara berusaha mencari jalan untuk mempengaruhi penguasa agar mengambil kebijakan yang menguntungkan buat mereka.

2.Gagasan pendekatan  State Centred Approach:

Berbeda pedekatan society centred approach, yang menekankan pada analisis perilaku individu (agen/aktor ekonomi dan negara), pendekatan State Centred Approach menekankan perhatian pada negara sbagai unit analisis.

Peneknan analisisnya adalah politik, bukan ekonomi.

Asumsi: negara punya agenda sendiri dalam hubungannya dengan masyarakat. Ekonomi (pasar) tidak bergeak dalam ruang hampa dan menentukan diri sendiri sebagaimana diasumsikan pendekatan Klasik, tapi bagi Neo-Klasik ditentukan juga dalam konteks hubungannya dengan negara.

Negara memiliki otonomi (negara otonom), punya kemampuan untuk menentukan dan mengejar agenda yang tidak ditentukan oleh kepentingan privat, menolak asumsi society centred approach.

Negara bisa bertindak bebas/independen tanpa dipenaruhi oleh kekuatan2 sosial manapun, termasuk aktor ekonomi sekalipun. 
Negara dalam konteks pendekatan ini bisa dilihat sebagai entitas homogen atau heterogen

Konteks homogen: negara terdiri dari lembaga2  dan pejabat2nya yang merepresentasikan diri melalui lembaga eksekutif, polisi, militer, intelijen.
Dalam konteks heterogen/plural: negara dapat dilihat dalam cerminan perilaku individu dan kelompok2nya yang beraneka ragam baik di dalam lembaga-lembaganya maupun masyarakatnya.

Dalam konteks ekonomi politik, negara menurut perspektif ini dapat berperan menentukan perkembangan ekonomi.
Muncullah konsep birocartic polity, birocratic state, predatory state, dan sebagainya.

C.    EKONOMI POLITIK BARU

TOKOH2 / PEMIKIR2

EKONOMI POLITIK BARU            

-          Kenneth Arrow, Social Choice and Individual Values (1951)

-          Mancur Olson, The Logic of Collective Action (1965)

-          William Riker, The Theory of Political Coalition (1962)

-          James McGill Buchanan dan Gordon Tullock, The Calculus of Consent (1972)

-          Amtony Downs, An Economic Theory of Democracy (1957)

-          Samuel L. Popkin, The Rational Peasent: The Political Economy of Rural Society in Vietnam (1978)

                                          

MANUSIA RASIONAL

Teori/pendekatan ekonomi politik baru berpijak pada asumsi / pemikiran yang serupa dengan Liberalisme Klasik dan Neo-Klasik, bahwa manusia itu adalah makhluk yang rasional.

Bedanya dengan pendekatan Klasik dan Neo-Klasik yang lebih menekankan perhatian pada ekonomi, pendekatan ini memahami realitas ekonomi secara serupa dengan realitas politik, dimana manusia diasumsikan dipengaruhi motif kepentingan individual dan kolektif dalam merespon.

Sebagaimana konsumen bertimbang untung rugi dalam membelanjakan uangnya, demikian pula sikap seseorang bertimbang untung rugi ketika memberikan sikap dan pilihanya terhadap realitas politik. 

MENGAPA DISEBUT RASIONAL?

Manusia memilik kecenderungan untuk memilih yang terbaik di antara sejumlah alternatif yang tersedia.

Sebuah tindakan dianggap rasional jika memenuhi persyaratan sbb:

1. Dapat dibuktikan secara argumentasi maupun fakta sebagai tindakan terbaik di antara pilihan yang tersedia

2.      Tindakan dimaksud merupakan hasil preferensi (preference) atau keinginan (pilihan yang disukai),     dan sesuai dengan kepercayaan (beliefs) dari pelaku bersangkutan

3.      Dapat dijustifikasi dengan bukti kualitatif maupun kuantitif di antara pilihan yang tersedia, tindakan dimaksud memiliki keuntungan dan rasio biaya sesuai yang diperhitungkan oleh si pelaku

TINDAKAN POLITIK = TINDAKAN EKONOMI

Pemikiran aliran ekonomi politik baru tidak membedakan antara perilaku manusia dalam politik dengan perilaku manusia dalam ekonomi / pasar.

Kecenderungan manusia untuk memilih pilihan atas suatu tindakan yang dinilai menguntungkan, tidak hanya dapat dilihat dalam orientasi ekonomi.

Dalam bidang politik pun, misalnya pemerintah sebagai aktor dan pemilih (voters) dalam pemilu /pilkada, tindakan yang dilakukan juga merujuk pada pertimbangan keuntungan yang bakal diraih

Dalam pemilu / pilkada, masyarakat dalam memilih calon / kandidat (presiden, caleg, gubernur, walikota, dan bupati), akan menilai kemampuan sang kandidat dapat membawa kesejahteraan bagi pada pemilih.

KELEMAHAN TEORI TINDAKAN  RASIONAL

1. Menganggap manusia sebagai obyek materil semata

Kelemahan teori tindakan rasional yang utama, karena mengabaikan alturisme manusia. Teori ini terlalu menekankan orientasi materil manusia, seolah-olah manusia disandera hanya oleh motivasi keuntungan saja dalam melakukan suatu tindakan.

Seolah-olah apa yang dimaksud kepentingan diri sendiri selalu identik dengan kepentingan materil atau ekonomi saja. Manusia menjadi objek mekanis semata

Teori ini mengabaikan kenyataan bahwa manusia juga di sisi lain bisa jadi bertindak berdasarkan pada motivasi kemanusiaan

Mungkin saja manusia bertindak berdasarkan alasan volunter dan keikhlasan yang terkait dengan kepercayaan nilai2 yang dianut dan dikhayati pelaku berangkutan

2. Mengabaikan perbedaan antara tindakan untuk kepentingan individu dan kepentingan publik. Teori ini tidak melihat ruang terjadinya gap bahwa apa yang dianggap baik oleh individu belum tentu baik untuk masyarakat

3. Mengabaikan kemajemukan motif dan alasan rasional. Pendekatan ini menggeneralisasi tindakan rasional, padahal tindakan rasional bisa dipengaruhi berbagai faktor yang bersumber dari diri manusia dan faktor lingkungan yang mempengaruhi.

Tindakan rasional ada yang didasari tujuan jangka panjang dan jangka pendek, pertimbangan substansi atau pragmatis, pertimbangan idealisme atau realisme, dan tidak terlepas pula dari determinasi lingkungan (budaya dan sistem politik) dimana pelaku bersangkuatan berada.

D.   Keteribatan pemerintah dalam ekopol

1.     Steuart

a.       perubahan terjdi karena factor-faktor dan proses yang terjadi dalam masyarakat dan bukan karena kehendak Negara. Perubahannya berlangsung secara bertahap dan sering masyarakat tidak menyadarinya

b.      negra tetap mmegang peranan penting yaitu Negara harus mengakui bahwa perubahan itu harus terjadi dan Negara membimbing masyarakat menjalani perubahaan itu

2.     Adam smith

a.       Sebuah kelompok non politik  harus mengatur dirinya sendiri dan mempertahankan kelangsungan hidupnya tanpa menggunakan pengambilan keputusan politik

b.      Prinsip-prinsip kebutuhan dasar dan masyarakat sipil harus dapat mendominasi bidang politik

E.    Inti pemikiran ekopol klasik

1.      Istilah ekopol. Berujung pada upaya pemenuhan kebutuhan pribadi yang terdiri atas beberapa pelaku pribadi yang indipenen

2.      System masyarakat yang terbentuk menunjukkan derajat system ekonomi yang lebih menonjol disbanding dengan system politiik.

3.      Jika masyarakat berkembang semakin kuat dan esar maka system ekonomi akan menggeser atau menggantikan system politik dan mengatur masyarakat

4.      System ekonomi akan menjadi prinsip dasar mengatur masyarakat